Workshop “Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah”
Semakin beragamnya tuntutan dan kebutuhan sebagai konsekuensi dari tugas-tugas yang diemban, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, menjadi keharusan/kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan di daerah untuk menindak-lanjuti dengan menghadirkan sejumlah peraturan daerah terkait dengan tuntutan dan kebutuhan dimaksud.
Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Produk Hukum Daerah adalah Perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah. Berkenan dengan hal tersebut, maka Program Legislasi Daerah menjadi hal yang strategis dan penting kedudukan di dalam suatu pemerintahan di daerah. Program Legislasi Daerah ini biasa juga disebut Prolegda, yaitu instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Tugas-tugas seperti ini di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diemban oleh suatu badan yang disebut Badan Legislasi Daerah, atau biasa disebut Balegda, yaitu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
Berkenan dengan hal tersebut, maka menjadi suatu kebutuhan bagi penyelenggara Pemerintahan di daerah untuk memahami dan mengaplikasikan di dalam tugas-tugas kewenangan dan kewajiban yang diemban menyangkut Pembentukan Produk Hukum Daerah, yakni penyusunan Prolegda sebagai instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Di samping itu, menjadi suatu wahana pembelajaran untuk menampilkan “Best Practices”, bagi suatu daerah untuk berbagi pengalaman dan referensi bagi pelaksanaan program legislasi bagi daerah-daerah lainnya dalam melaksanakan hal yang sama, maka dipandang perlu diadakan suatu kegiatan dalam bentuk Workshop “Tata Cara Perencanaan Program Legislasi Daerah”. kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 – 11 Desember 2012, bertempat di Favehotel Umalas Jl. Raya Petitenget No.7 Kerobokan, Kuta, Bali.
You might also like
Sosialisasi Sail Tomini Dan Festival Boalemo 2015 Dan FGD Integrasi Promosi Pariwisata Se Sulawesi Dalam Mewujudkan Visit Sulawesi 2020
Potensi pariwisata di Indonesia sangatlah besar, membentang dari Propinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai Propinsi Papua dengan segala keanekaragaman obyek pariwisata, berbagai seni budaya yang menawan dan ketersediaan sarana dan prasarana
BIMBINGAN TEKNIS TINGKAT II Sistem dan Metode Pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Serta Menyongsong Pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
Dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2004 pasal 20 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memantau pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tidaklanjut
Orientasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah Sesuai dengan Perspektif dan Program Nawacita
Kegiatan Orientasi ini dilaksanakan di The 101 Darmawangsa hotel Jakarta pada tanggal 4 – 6 Februari 201+ dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 35 orang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat
DIALOG AKHIR TAHUN “Refleksi Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik Daerah”
Otonomi daerah merupakan upaya untuk dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor pelayanan publik di Indonesia. Di samping itu, otonomi daerah diharapkan dapat pula memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan
SEMINAR AKHIR KAJIAN DIAGNOSTIK PEMBANGUNAN SULAWESI Tantangan Pembangunan Jangka Menengah Di Sulawesi Untuk Menuju Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkesinambungan.
Konteks pembangunan Sulawesi, sebagai daerah yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun masih memiliki tantangan untuk membuat pertumbuhan tersebut menjadi inklusif dan berkesinambungan, menjadikan Sulawesi sebagai daerah yang penting untuk dipelajari, baik
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!