Workshop “Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah”

Semakin beragamnya tuntutan dan kebutuhan sebagai konsekuensi dari tugas-tugas yang diemban, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, menjadi keharusan/kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan di daerah untuk menindak-lanjuti dengan menghadirkan sejumlah peraturan daerah terkait dengan tuntutan dan kebutuhan dimaksud.

Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Produk Hukum Daerah adalah Perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah. Berkenan dengan hal tersebut, maka Program Legislasi Daerah menjadi hal yang strategis dan penting kedudukan di dalam suatu pemerintahan di daerah. Program Legislasi Daerah ini biasa juga disebut Prolegda, yaitu instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Tugas-tugas seperti ini di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diemban oleh suatu badan yang disebut Badan Legislasi Daerah, atau biasa disebut Balegda, yaitu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Berkenan dengan hal tersebut, maka menjadi suatu kebutuhan bagi penyelenggara Pemerintahan di daerah untuk memahami dan mengaplikasikan di dalam tugas-tugas kewenangan dan kewajiban yang diemban menyangkut Pembentukan Produk Hukum Daerah, yakni penyusunan Prolegda sebagai instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Di samping itu, menjadi suatu wahana pembelajaran untuk menampilkan “Best Practices”, bagi suatu daerah untuk berbagi pengalaman dan referensi bagi pelaksanaan program legislasi bagi daerah-daerah lainnya dalam melaksanakan hal yang sama, maka dipandang perlu diadakan suatu kegiatan dalam bentuk Workshop “Tata Cara Perencanaan Program Legislasi Daerah”. kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 – 11 Desember 2012, bertempat di Favehotel Umalas Jl. Raya Petitenget No.7 Kerobokan, Kuta, Bali.

You might also like

Pengembangan Kantor Sekretariat BKPRS

Sebuah lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu ditunjang dengan kantor yang representatif. Sejak didirikan tahun 2000 hingga saat ini, BKPRS belum memiliki gedung permanen. Tahun 2000 hingga tahun 2010,

Mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Koridor IV Sulawesi.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2010-2025 yang dicanangkan oleh Presiden RI tanggal 27 Mei 2011 dengan strategi utama peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi, penguatan konektivitas

Seminar Regional Kedaulatan Energi Dan Ketenaga-Listrikan Di Sulawesi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) didukung oleh Pemerintah Provinsi se Sulawesi pada tanggal 25 Februari di hotel Novotel Grand Shayla Makassar dengan mengahadirkan Direktur Pembinaan

Majalah Jendela Sulawesi Edisi 2 – Tahun 2021 “Pemulihan Ekonomi di Sulawesi”

Majalah Jendela Sulawesi Edisi 2 – Tahun 2021Download disini – https://online.fliphtml5.com/fxrne/wzgx/

BIMBINGAN TEKNIS “Tata cara dan sistem penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”.

Sesuai Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berkewenangan, sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk mencapai hasil yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply