Sosialisasi PERPRES Tata Ruang Pulau Sulawesi

Perpres tentang RTR Pulau/Kepulauan dan KSN merupakan rencana rinci dari Rencana Tala Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Muatan rencana rinci diantaranya adalah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur dan pola ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, strategi operasionalisasi perwujudan struktur dan pola ruang, serta indikasi program jangka menengah lima tahunan. Setelah ditetapkan dan telah berjalannya pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi, diperlukan sosialisasi Perpres tersebut kepada para pemangku kepentingan baik di Pusat maupun daerah khususnya regional Sulawesi.

Kegiatan sosialisasi dimaksud antara lain :
Konsultasi publik Fasilitasi Kerjasama Forum Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang dilaksanakan oleh Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU RI difasilitasi oleh Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi pada tanggal 17 April 2013 di Hotel Clarion Makassar. Kegiatan tersebut bertujuan menghimpun masukan dari pemangku kepentingan untuk membentuk/memantapkan lembaga yang sudah terbentuk dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pada masing-masing tingkatan pemerintahan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang mengingat Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi telah ditetapkan. Pertemuan tersebut membahas tentang Program prioritas kewilayahan di Pulau Sulawesi dan peran BKPRS dalam implementasi program serta peran RTR Pulau Sulawesi dalam pelaksanaan program prioritas berbasis kewilayahn di Pulau Sulawesi. Kegiatan tersebut diikuti oleh BAPPEDA Provinsi se Sulawesi, Dinas PU provinsi se Sulawesi, dinas PU di Sulsel serta Akademisi.

Sekjen BKPRS sebagai narasumber pada Workshop Sosialisasi Perpres No.88 Tahun 2014 dengan materi ”Dampak RTR Pulau Sulawesi terhadap peningkatan perekonomian Sulawesi” pada tanggal 31 Oktober 2013 di Hotel Sahid Makassar yang diselenggarakan oleh APEKSI Komisariat Wilayah VI.

You might also like

Seminar Regional Sulawesi Penegakan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan belum adanya satu acuan yang sama dan menjadi pedoman bersama sehingga penindakan yang dilakukan selama ini masih menitikberatkan pada

Selawesi Expo 2013

Sulawesi Expo tahun 2013 setelah mengalami perubahan jadwal, maka dilaksanakan pada tanggal 2-7 Juni 2013 bertempat di Urumqi dan Beijing, Cina dengan nama “Sulawesi Trade, Tourism and Investment Expo” yang

SEMINAR AKHIR KAJIAN DIAGNOSTIK PEMBANGUNAN SULAWESI Tantangan Pembangunan Jangka Menengah Di Sulawesi Untuk Menuju Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkesinambungan.

Konteks pembangunan Sulawesi, sebagai daerah yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun masih memiliki tantangan untuk membuat pertumbuhan tersebut menjadi inklusif dan berkesinambungan, menjadikan Sulawesi sebagai daerah yang penting untuk dipelajari, baik

Pengembangan Kantor Sekretariat BKPRS

Sebuah lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu ditunjang dengan kantor yang representatif. Sejak didirikan tahun 2000 hingga saat ini, BKPRS belum memiliki gedung permanen. Tahun 2000 hingga tahun 2010,

Workshop Aktualisasi KAPET 2014

Sebagai pendekatan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, beberapa tahun lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut KAPET. KAPET merupakan wilayah

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply