SEMINAR TATA RUANG PETEMUAN REGIONAL Pemanfaatan Ruang Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Sulawesi

Salah satu agenda utama yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah menjadikan ruang wilayah dan kawasan sebagai salah satu basis dan pusat pertumbuhan serta pengembangan wilayah dalam menopang dan memperkokoh pembangunan di Indonesia secara komprehensif. Kecenderungan dan gaungnya nampak dengan keseriusan Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di Seluruh Indonesia, sebagaimana tertuang secara konseptual melalui Koridor Ekonomi Indonesia (KEI) dan menjadikan tata ruang sebagai acuan perencanaan pembangunan nasional dan pengendalian tata ruang menjadi instrument dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Oleh karenanya, menempatkan tata ruang dan pengendaliannya sebagai acuan dalam menuangkan program dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah sebagaimana termuat di dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan di Indonesia.

Terkait dengan hal ini ada 2(dua) hal yang menjadi main point yang harus dipercepat, yakni :

  1. Tata Ruang sebagai acuan Perencanaan Pembangunan Nasional dan ;
  2. Pengendalian Tata Ruang menjadi instrument dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian di atas dipandang perlu untuk mengadakan “Pertemuan Regional Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Sulawesi” sebagai wahana memperoleh arahan dan petunjuk dari pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya institusi yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan menangani hal dimaksud. kegiatan ini dilaksnakan pada tanggal 26 Agustus 2014 di Hotel Imperial Aryaduta Makassar.

You might also like

BIMBINGAN TEKNIS TINGKAT II Sistem dan Metode Pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Serta Menyongsong Pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2004 pasal 20 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memantau pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tidaklanjut

BIMBINGAN TEKNIS “Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah”

Setiap awal tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena

HUT Provinsi Se Sulawesi

Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) terdiri atas 6 provinsi yaitu Provinsi Gorontalo didirikan pada tanggal 16 Februari 2001, Provinsi Sulawesi Tengah didirikan pada tanggal 13 April 1964, Provinsi Sulawesi

BIMBINGAN TEKNIS “Tata cara dan sistem penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”.

Sesuai Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berkewenangan, sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk mencapai hasil yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara

Majalah Jendela Sulawesi edisi 5 – Tahun 2021 “Pengembangan Pariwisata Terintegrasi di Sulawesi”

Majalah Jendela Sulawesi edisi 5 – Tahun 2021Download disini – https://online.fliphtml5.com/fxrne/avdx/

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply