Seminar Regional Sulawesi Penegakan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan belum adanya satu acuan yang sama dan menjadi pedoman bersama sehingga penindakan yang dilakukan selama ini masih menitikberatkan pada strategi represip: menyidik, mengadili dan menghukum aparatur pemerintahan yang dianggap melanggar ketentuan undang-undang. Pendekatan ini telah terbukti mampu menjadi factor deterant bagi pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan dan dilakukan upaya yang lebih efektif untuk memperkuat pendekatan anti-korupsi yang bersifat preventif. Hal ini dapt dilakukan antara lain dengan melakukan perbaikan system pemerintagan yang berbasis profesionalis dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Seminar regional ini dilaksanakan pada 16 Januari 2014 di Hotel Clarion and Convention Center Makassar. Dalam seminar ini yang menjadi narasumber yaitu: I) Menteri Dalam negeri (Keynote Speaker), II) Prof. Dr. Nur Basuki Winarno, SH, MH, III) Prof. Dr. Tatik Sri Djamiati, SH, MS, IV) Dr. Chairul Huda, SH, MH, V) Dr. Chairul Huda, SH, MH, VI) Dr. Irman Putra Sidin. Selanjutnya diikuti oleh Gubernur se Sulawesi, Kepala Kejaksaan Tinggi se Sulawesi, Kepala Kepolisian Daerah se Sulawesi, Ketua Pengadilan Tinggi se Sulawesi, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Sulawesi, Kepala Kejaksaan Negeri se Sulsel, Kapolres se Sulsel, dan Akademisi Perguruan Tinggi se Sulawesi. Seminar inii bekerjasama dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

You might also like

BIMBINGAN TEKNIS TINGKAT II Sistem dan Metode Pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Serta Menyongsong Pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2004 pasal 20 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memantau pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tidaklanjut

Majalah Jendela Sulawesi edisi 4 – Tahun 2021 “Menuju Pemulihan Ekonomi Regional Sulawesi 2022”

Majalah Jendela Sulawesi edisi 4 – Tahun 2021Download disini – https://bit.ly/3EkIyhl

BIMBINGAN TEKNIS “Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010”

Didalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya sesuai indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah,

Mendukung Pengelolaan Teluk Bonde Secara Terpadu dan Berkelanjutan

Kawasan pesisir Teluk Bone memiliki luas 41.837 km2 memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, seperti keberadaan terumbu karang, padang lamun, mangrove, laguna sebagai ekosisitem pesisir utama yang memiliki keterkaitan dan

Majalah Jendela Sulawesi edisi 5 – Tahun 2021 “Pengembangan Pariwisata Terintegrasi di Sulawesi”

Majalah Jendela Sulawesi edisi 5 – Tahun 2021Download disini – https://online.fliphtml5.com/fxrne/avdx/

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply