Seminar Regional Sulawesi Penegakan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan belum adanya satu acuan yang sama dan menjadi pedoman bersama sehingga penindakan yang dilakukan selama ini masih menitikberatkan pada strategi represip: menyidik, mengadili dan menghukum aparatur pemerintahan yang dianggap melanggar ketentuan undang-undang. Pendekatan ini telah terbukti mampu menjadi factor deterant bagi pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan dan dilakukan upaya yang lebih efektif untuk memperkuat pendekatan anti-korupsi yang bersifat preventif. Hal ini dapt dilakukan antara lain dengan melakukan perbaikan system pemerintagan yang berbasis profesionalis dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Seminar regional ini dilaksanakan pada 16 Januari 2014 di Hotel Clarion and Convention Center Makassar. Dalam seminar ini yang menjadi narasumber yaitu: I) Menteri Dalam negeri (Keynote Speaker), II) Prof. Dr. Nur Basuki Winarno, SH, MH, III) Prof. Dr. Tatik Sri Djamiati, SH, MS, IV) Dr. Chairul Huda, SH, MH, V) Dr. Chairul Huda, SH, MH, VI) Dr. Irman Putra Sidin. Selanjutnya diikuti oleh Gubernur se Sulawesi, Kepala Kejaksaan Tinggi se Sulawesi, Kepala Kepolisian Daerah se Sulawesi, Ketua Pengadilan Tinggi se Sulawesi, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Sulawesi, Kepala Kejaksaan Negeri se Sulsel, Kapolres se Sulsel, dan Akademisi Perguruan Tinggi se Sulawesi. Seminar inii bekerjasama dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.