BKPRS Akan menyelenggarakan ” Rapat Koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) Tentang Rancangan Draft Tindak Lanjut Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Terpadu Teluk Bone (P2WT Teluk Bone) serta Persiapan Rancangan Draft Pokok-Pokok Pikiran P2WT teluk Bone (Audensi dengan DPD-RI) di Jakarta

MAKASSAR — Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk atas kesepakatan Gubernur se Sulawesi Akan menyelenggarakan (FGD) Tentang Rancangan Draft Tindak Lanjut Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Terpadu Teluk Bone (P2WT Teluk Bone) serta Persiapan Rancangan Draft Pokok-Pokok Pikiran P2WT teluk Bone (Audensi dengan DPD-RI). Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari senin-selasa tanggal 7 – 8 Mei 2018, bertempat di A One Hotel, Jalan. Wahid Hasyim No.80 Jakarta.
Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Terpadu Teluk Bone, disingkat P2WT Teluk Bone, merupakan bentuk kesepakatan yang dibangun sebagaimana yang tertuang sebelumnya dari Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 15 (lima belas) Kabupaten dan Kota didalamnya. Salah satu yang diharapkan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah diharapkan mampu mengintegrasikan daratan dan lautan menjadi satu kesatuan yang utuh dan berdaulat, sehingga diharapkan pula akan dapat menjadi salah satu bagian yang strategis dan penggerak bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim. Saat ini, Kabupaten/Kota di wilayah pesisir Teluk Bone, bertambah 3 daerah hasil pemekaran, yakni Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Muna Barat, sehingga sudah terdapat 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota didalamnya.
Pengelolaan dan pengembangan wilayah secara terpadu Teluk Bone, memiliki peran strategis dalam mensinkronkan dan menyelaraskan kemajuan antar sektor ekonomi dan antar wilayah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus menjadi benteng bagi kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional (national economic authority and security). Sejalan dengan itu, secara geografis wilayah Teluk Bone, memiliki kekayaan alam yang melimpah dan menghasilkan komoditas strategis maupun komoditas ekspor. Kondisi ini semestinya mampu diemban di dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah terpadu yang menjadikan wilayah (Kabupaten dan Kota) di pesisir Teluk Bone ini, sebagai “supply side” yang dapat memasok dunia dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan hasil-hasil yang dapat diolah didalamnya, sekaligus menjadi pasar yang besar atau “demand side” di dalam rantai pasok global.
Kegiatan ini akan menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Dewan Perwakilan Daerah R I (DPD – RI), Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) BKPRS dan Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS).
Peserta terdiri dari Kepala Bappeda se Sulawesi, Kepala Bappeda 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam lingkup Wilayah Teluk Bone, OPD Provinsi, Kabupaten/Kota terkait lainnya dikedua Provinsi yakni, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dan kepala kantor perwakilan provinsi se Sulawesi di Jakarta.

Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu agar Terbinanya Kesepaham, Kesepakatan dan Komitmen di dalam mencermati tindak lanjuti Perjanjian Kerjasama, Pokok-pokok pikiran dan Penguatan Kelembagaan Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Terpadu Teluk Bone serta menjadi Wadah Silaturrahmi yang senantiasa dilaksanakan ke depan, di samping menemukenali isu-isu strategis dan pencermatan perubahan dan dinamika kekinian.

Humas BKPRS

Makassar, 4 Mei 2018