
Perkuat Kerja Sama, BKPRS Gelar Temu Wicara, Ini yang Dibahas
MAKASSAR – Badan Kerja Sama Regional Sulawesi (BKPRS) melaksanakan Temu Wicara dalam rangka Memperkuat Kerjasama, Isu-Isu Terkini dan Program Prioritas Sulwesi Selatan yang berlangsung di Hotel Swiss Bel-inn Panakkukang, Makassar, Rabu (30/01/2018).
Kegiatan ini dibuka Sekretaris Jenderal (Sekjen) BKPRS, Prof DR Aminuddin Ilmar, SH., MH yang mewakili Gubernur Sulawesi Tengah sebagai Ketua Umum BKPRS.
Melalui rilis yang diterima Tribun Timur, Rabu (31/1/2018), H Aminuddin Ilmar mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu rujukan dalam menuangkan program kerjasama daerah dengan membahas isu-isu strategis terkini dengan Program Prioritas Daerah yang nantinya akan menjadi acuan dan masukan dalam penyelenggaraan Musrembang.
Acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan pemateri dari Badan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Bidang Ekonomi, Anwar Madani, Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Sulsel, Musdi Hardi K. Atma, Anggota DPRD Sulsel, Wawan Mataliau (Fraksi hanura) dengan dihadiri Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Sulsel, HM. Ilham Alim Bagre, Komisi B DPRD Sulsel, Kepala OPD Provinsi Se-Sulsel, Kepala Lingkungan Hidup Bappeda Sulsel, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Se-Sulsel, Penghubung Provinsi Se-Sulawesi di Makassar, Perwakilan Garuda Indonesia dan lainnya.
Anwar Madani, dalam pemaparannya mengatakan, pengembangan kerjasama sedapat mungkin mengutamakan unsur keterpaduan, keterkaitan, terkoordinasi dan berkensinambungan.
Dengan harapan akan tercapainya peningkatan hasil-hasil yang efisien dan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga memberi perubahan pada kualitas hidup dan lingkunan kearah yang lebih baik.

Sementara itu, Musdi Hardi K. Atma membahas perekonomian global dan domestik, perekonomian Sulawesi Selatan, isu strategis terkini dan program kerja sama potensian yang diataranya adalah bidang jasa pariwisata yang dapat menurunkan deficit neraca jasa dan dilakukan melalui intenfisikasi dan eksentifikasi.
“Pihak BI mendorong pariwisata melalui peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti penciptaan Blue Print Pariwisata bersama Pemda, dukungan Sosial Media, Program PBSI, Pembinaan UMKM Supporting Pariwisata,” ujarnya.
Musdi Hardi menambahkan, peningkatan jumlah wisatawan salah satunya dilakukan dengan kerjasama penerbangan langsung dari negara tujuan dengan meningkatkan promosi ke negara yang di sasar melalui kerjasama dengan Konsulat Jenderal.
Penambahan wahana dan pusat belanja di beberapa titik objek kunjungan wisata dan memperkuat peran media sosial untuk tourist dan get tourist.
Melihat hal tersebut BKPRS diharapkan dapat mengapresiasi, memperkuat dan mengaktulisasikan kerjasama daerah, isu-isu strategis dan agenda Program-program Prioritas Pembangunan secara bersama dan terinterkoneksi berwawasan nawacita.
Juga menguatkan komitmen dan merevitalisasi potensi daerah serta agenda pembangunan daerah multi-dimensi menyesuaikan dengan arah dan sasaran pembangunan nasional berwawasan nawacita yang merujuk pada kerjasama daerah yang kekinian dan berkelanjutan.
Serta memperkuat komitmen dan dukungan kelembagaan terhadap kerjasama daerah dengan program prioritas pembangunan daerah dalam wujud regulasi dan kebijakan penganggaran yang berintegritas. (*)
Sumber : Tribuntimur
You might also like
BKPR telah melaksanakan Webinar Regional Sulawesi “Penerapan Sistem Merit Berdasar Manajemen Talenta SDM”
Sistem merit menurut konsepsi disiplin ilmu merupakan suatu sistem manajemen kepegawaian yang menekankan pertimbangan dasar kompetensi bagi calon yang akan diangkat, ditempatkan, dipromosikan, dan dipensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BKPRS bertemu dengan Konsulat Australia di Makassar
Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) telah melaksanakan pertemuan (18/01) dengan Consul General Australia dan Vice Consul yang dihadiri oleh sekretaris Jenderal BKPRS, Para direktur dan staf di Wisma Kalla
Sambut Visit Sulawesi 2020, BKPRS Gelar FGD
FAJAR,MAKASSAR – Pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) di tahun 2019 mencapai 20 juta orang. Saat ini, masih sekitar 10,41 juta orang. Kekayaan alam dan keanekaragaman budaya di Indonesia merupakan
BKPRS telah melaksanakan Webinar Regional Sulawesi “Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Alam”
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!