Pengembangan Kantor Sekretariat BKPRS

Sebuah lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu ditunjang dengan kantor yang representatif. Sejak didirikan tahun 2000 hingga saat ini, BKPRS belum memiliki gedung permanen. Tahun 2000 hingga tahun 2010, gedung yang digunakan sifatnya sewa, sedangkan sejak tahun 2011 hingga saat ini gedung yang dipakai sebagai kantor Sekretariat BKPRS sifatnya pinjam pakai milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun upaya untuk memiliki gedung sendiri terus dilakukan dengan melakukan komunikasi dan penjajakan dengan stakeholder terkait sehingga diharapkan dalam waktu dekat dapat direalisasikan.

You might also like

Majalah Jendela Sulawesi edisi 5 – Tahun 2021 “Pengembangan Pariwisata Terintegrasi di Sulawesi”

Majalah Jendela Sulawesi edisi 5 – Tahun 2021Download disini – https://online.fliphtml5.com/fxrne/avdx/

BIMBINGAN TEKNIS “Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010”

Didalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya sesuai indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah,

Sosialisasi Sail Tomini Dan Festival Boalemo 2015 Dan FGD Integrasi Promosi Pariwisata Se Sulawesi Dalam Mewujudkan Visit Sulawesi 2020

Potensi pariwisata di Indonesia sangatlah besar, membentang dari Propinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai Propinsi Papua dengan segala keanekaragaman obyek pariwisata, berbagai seni budaya yang menawan dan ketersediaan sarana dan prasarana

Seminar Investasi Temu Bisnis: Penguatan Klaster Komoditas Unggulan Sulawesi

Sebagai wilayah potensial yang memiliki posisi strategis di kawasan timur Indonesia, Pulau Sulawesi saat ini menaglami proses kspektasi perekonomian yang cukup baik dalam pembangunan dan berprospek cerah. Salah satu indicator

Workshop Aktualisasi KAPET 2014

Sebagai pendekatan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, beberapa tahun lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut KAPET. KAPET merupakan wilayah

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply