Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Tenggara Mendukung Pemerataan Ekonomi

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur. Salah satu provinsi di Indonesia bagian timur yang gencar dalam pembangunan infrastruktur PUPR adalah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Pembangunan jalan di wilayah timur Indonesia tidak hanya untuk konektivitas, namun juga untuk mengurangi biaya angkut logistik,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Pembangunan infrastruktur yang dialokasikan Kementerian PUPR di Provinsi Sultra mencapai Rp 1,57 triliun. Dana tersebut terbagi atas infrastruktur untuk mendukung ketahanan air dan kudaulatan pangan Rp 553,88 miliar, peningkatan konektivitas antar wilayah Rp 825, 1 miliar,  permukiman Rp 119,93 miliar dan perumahan sebesar Rp 80,8 miliar.

Salah satu proyek prioritas untuk memperlancar arus lalu lintas adalah pembangunan Jembatan Teluk yang dibiayai dengan dana sebesar Rp 729 miliar. Jembatan Teluk Kendari mulai dibangun Agutus 2016 dan progres fisiknya sudah mencapai 13,16 persen dan ditargetkan berfungsi penuh pada 2018. Panjangnya 1.348 meter dengan lebar 20 meter serta memiliki empat lajur.

Jembatan Teluk Kendari dibangun untuk mendukung jaringan jalan nasional dengan menghubungkan Jalan Lingkar Kendari pada link Kota Lama dan Poasia. Dengan terhubungnya jalan lingkar ini diharapkan pembangunan di Kota Kendari semakin meningkat. Jembatan Teluk Kendari juga direncanakan mendukung pengembangan pelabuhan Bungkutoko dan Kendari Newport yang ke depan akan menjadi pintu masuk bagi komoditi dari dan keluar Kota Kendari maupun provinsi Sultra serta menjadi penggerak perekonomian wilayah. Selain itu pemeliharaan rutin dan rehabilitasi jalan dan jembatan juga dilakukan untuk tetap menjaga standar jalan yang sudah ada.

Kementerian PUPR saat ini tengah membangun Bendungan Ladongi, salah satu bendungan baru yang dibangun pada Pemerintahan Joko Widodo. Bendungan yang juga masuk dalam proyek strategis nasional tersebut berdaya tampung 45,945 juta m3 dengan dana Rp 844 miliar. Manfaat dari Bendungan Ladongi, nantinya akan menjadi sumber air irigasi seluas 7.424 hektar, air baku sebesar 0,08 m3, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 1,15 megawatt (MW) dan mereduksi banjir hingga 142 m3/detik serta potensi wisata.

Tidak hanya Bendungan Ladongi, Kementerian PUPR juga berencana untuk membangun Bendungan Pelosika di Kabupaten Konawe dengan daya tampung yang lebih besar lagi yakni, 822,26 juta m3. Pendanaan Bendungan Pelosika saat ini tengah dijajaki untuk mendapatkan pinjaman dari Pemerintah China. Manfaatnya yakni akan menambah areal irigasi yang terairi hingga 16 ribu hektar, air baku 0,2 m3/detik, PLTA 10 MW dan mereduksi banjir hingga 10.359 m3/detik.

Kementerian PUPR juga akan membangun dua pengamanan pantai sebagai pengendali daya rusak air yang diakibatkan abrasi dan erosi pantai yang terjadi terus menerus. Pengamanan pantai juga dilakukan untuk melindungi  pemukiman warga yang  tinggal di sekitar pantai.

Proyek pengamanan pantai yang pertama adalah Pengamanan Pantai Pulau Buton dengan biaya Rp 4,31 miliar. Proyek tersebut telah mencapai progres fisik 49,31 persen. Sementara pengamanan pantai kedua adalah Pengamanan Pantai Kota Raha yang saat ini progres fisiknya mencapai 17,46 persen. Untuk membangun pengamanan Pantai Kota Raha dibutuhkan dana sebesar Rp 5,63 miliar.

Kementerian PUPR juga menata kawasan di Sultra memalui program padat karya, pemerintah akan melakukan pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman melalui program KOTAKU di 129 kelurahan dan program SANIMAS di empat kawasan. Sedangakan di sektor perumahan, akan disediakan rumah swadaya dengan target 3.000 unit, pembangunan rumah baru hingga 72 unit, pembangunan rumah khusus sebanyak 100 unit melalui program padat karya dan pembangunan 57 unit rumah susun sebagai program besarnya.(*)

Biro Komunikasi Publik
Kemenerian PUPR

Sumber: http://www.pu.go.id