Orientasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (cost and benefit), rasa keadilan dan kepatutan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah..

Adapun tujuan dari orientasi ini adalah sebagai berikut :

  1. Peserta memahami konsep Akuntansi Basis Akrual dan keunggulannya;
  2. Peserta memahami mengapa Pemerintah harus menerapkan basis akrual dalam akuntansi dan pelaporan keuangan;
  3. Peserta memahami dan meningkatkan komitmen untuk persiapan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual;
  4. Memperoleh keyakinan yang memadai dalam hal efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Kegiatan Orientasi ini dilaksanakan di Ambhara Hotel Jakarta pada tanggal 12 s.d 14 November 2015 dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 44 orang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Sulawesi. Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh MC Anniza Hajariani, sambutan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Jamil Barangbangi dan laporan pelaksana kegiatan sekaligus membuka acara dari Sekretaris Jenderal BKPRS Aminuddin Ilmar.

You might also like

DIALOG AKHIR TAHUN “Refleksi Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik Daerah”

Otonomi daerah merupakan upaya untuk dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor pelayanan publik di Indonesia. Di samping itu, otonomi daerah diharapkan dapat pula memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan

Majalah Jendela Sulawesi Edisi 3 – Tahun 2021 “Vaksinasi Salah Satu Kunci Pemulihan Ekonomi Sulawesi”

Majalah Jendela Sulawesi Edisi 3 – Tahun 2021Download disini – https://online.fliphtml5.com/fxrne/ksdu/

BIMBINGAN TEKNIS “Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah”

Setiap awal tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena

Temu Kaji Training Web BKPRS

Badan Kerjasama Pembangunan Reional Sulawesi (BKPRS) menyelenggarakan Temu Kaji Training Web BKPRS yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 bertempat di New Shogun Restaurant LT.2 Jl. Penghibur No.2 Makassar Melalui

Penerbitan Majalah BKPRS

Untuk menjangkau dan mensosialisasikan program BKPRS secara luas, selain melalui website, maka diterbitkan pula majalah BKPRS dengan judul ”Jendela Sulawesi”. Content majalah tersebut antara lain Editorial, Jendela Utama, Jendela Wawasan,

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply