Orientasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistik, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Terlebih lagi ada beberapa aturan yang mengatur proses pengadaan barang tersebut, Perpres 54 tahun 2010 sebagai perubahan tentang tatacara pengadaan barang dan jasa pemerintah dari Keputusan Presiden No 8 tahun 2003.
Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan mekanisme pengadaan di lingkungan pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas. Sudah barang tentu untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan tenaga ahli dibidang pengadaan barang/jasa, terlebih saat ini dengan dilaksanakannya pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE).
Kegiatan diisi dengan pemaparan dari Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH,MH (Guru besar Fakultas Hukum UNHAS/ Sekjen BKPRS), Muhammad Firdaus (Kepala Seksis Standar Kompetensi LKPP RI), Atas Yuda Kandita, ST ( Konsultan Independen P3I) DAN Suryadi, ST (Inspektur Provinsi Suawesi Barat). Peserta dihadiri sebanyak 25 orang dari Satuan Kerja Perangkat aerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Provinsi se Sulawesi.
Kegiatan Orientasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan ini dari tanggal 4 s.d 6 Mei 2015, bertempat di The Santosa Villas & Resort Lombok, Jl. Raya Senggigi Km. 8 Senggigi Nusa Tenggara Barat.
You might also like
Mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Koridor IV Sulawesi.
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2010-2025 yang dicanangkan oleh Presiden RI tanggal 27 Mei 2011 dengan strategi utama peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi, penguatan konektivitas
Pengembangan Kantor Sekretariat BKPRS
Sebuah lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu ditunjang dengan kantor yang representatif. Sejak didirikan tahun 2000 hingga saat ini, BKPRS belum memiliki gedung permanen. Tahun 2000 hingga tahun 2010,
Sulawesi Expo 2014
Setiap daerah selalu memiliki potensi yang menjadi bagian dari keunggulan masing – masing yang sekaligus dikenalkan dan ditawarkan kepada masyarakat luas. Potensi yang dimiliki oleh setiap daerah pun beragam dan
BIMBINGAN TEKNIS “Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah”
Setiap awal tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena
Seminar Regional Kedaulatan Energi Dan Ketenaga-Listrikan Di Sulawesi
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) didukung oleh Pemerintah Provinsi se Sulawesi pada tanggal 25 Februari di hotel Novotel Grand Shayla Makassar dengan mengahadirkan Direktur Pembinaan
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!