Kolaka Tuan Rumah Diskusi Pengembangan Ekonomi Teluk Bone

KOLAKA, SULTRA – Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam kegiatan Fokus Group Diskusi (FGD),  pertemuan nasional pengembangan kerjasama ekonomi dan konservasi laut pesisir kawasan teluk Bone. Diskusi tersebut membahas lima tema penting untuk disepakati yang akan diserahkan kepada Menko Kemaritiman, saat menghadiri pertemuan nasional ini pada tanggal 15 maret 2017 mendatang.

FGD pertemuan nasional pengembangan kerjasama ekonomi dan konservasi laut pesisir kawasan teluk Bone di salah satu Hotel di Kolaka. FOTO : LAN

FGD pertemuan nasional pengembangan kerjasama ekonomi dan konservasi laut pesisir kawasan teluk Bone di salah satu Hotel di Kolaka. FOTO : LAN

Fokus group diskusi tersebut digelar di salah satu hotel di Kolaka selama dua hari sejak tanggal 6-8 Maret dengan tema pembahasan pertemuan nasional pengembangan kerjasama ekonomi dan konservasi laut pesisir kawasan teluk Bone yang di ikuti 17 kabupaten dan kota yang ada di kawasan teluk Bone. Dari 17 kabupaten kota peserta 9 di antaranya dari Sulawesi Selatan dan 8 Daerah lainnya dari Sulawesi Tenggara.

Pokok Diskusi pengembangan kerjasama ekonomi teluk bone berlangsung ada lima program yang menjadi pokok pembahasan, yakni tema kerjasama otonomi daerah, lingkungan hidup, pariwisata, sosial budaya dan bidang perikanan. Adapun pemateri yang dihadirkandalam FGD tersebut terdiri dari Bappenas dan lembaga Ilmu Penelitian Indonesia  (LIPI).

Menurut ketua panitia FGD Pengembangan Teluk BoneH. Ismail Bella, setiap daerah di kawasan teluk bone, menyampaikan potensi dan kendala dalam mengembangkan teluk tersebut.
Kemudian disimpulankan dan dirangkum untuk diserahkan kepada Menko Kemaritiman saat menghadiri pertemuan nasional pengembangan kerjasama ekonomi teluk Bone  pada tanggal 15 maret 2017 mendatang di Jakarta.

Ditambahkan, dari diskusi ini juga bertujuan untuk membahas penguatan peran serta masyarakat dalam mengelolah teluk Bone, khususnya laut dan pesisir,  serta mengidentifikasi persoalan – persoalan pengelolaan teluk Bone dan masalah kerangka legal yang tidak jelas. Terutama pada pembagian otoritas pengelolaan pesisir , antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang diduga menghambat efektivitas pengelolaan tersebut.

sumber : tegas.co,

You might also like

Gubernur Gorontalo Laporkan Perkembangan Proyek Strategis Nasional

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (kanan) saat ikut rapat dengan Presiden Jokowi serta Mensesneg. (FOTO/Rosa Panggabean) Gubernur Gorontalo Rusli Habibie melaporkan perkembangan proyek-proyek strategis nasional di daerah itu di hadapan Presiden

Prof Zudan Kembali Dipercayakan Plt Gubernur Gorontalo

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh, kembali dipercayakan menjabat Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Gorontalo. Zudan resmi dilantik sebagai Plt Gubernur Gorontalo sesuai Surat

Gubernur Longki Djanggola Pimpin BKPRS

Gubernur Sulawesi Tengah DRS. H. Longki Djanggola, M.Si terpilih sebagai ketua Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) dalam Musyawarah Sulawesi VII yang digelar di Swiss Bell Hotel, Kamis (15/12). Gubernur

Gubernur-Wagub Sulbar Disambut Ribuan Pegawai

Mamuju- Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang baru, pasangan Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar disambut ribuan pegawai dan masyarakat di pintu masuk gedung utama Kantor Gubernur Sulbar,

Teguh Setyabudi Dilantik Sebagai Penjabat Gubernur Sultra

KENDARI – Teguh Setyabudi dilantik menjadi penjabat (pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Pelantikan dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo atas nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Aula Bahteramas, Kantor

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply