Infrastruktur Tumbuh, Sulut Maju

MANADO—Salah satu masalah di Sulut adalah kemiskinan dan pengangguran. Hal ini dipahami Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) dan wakilnya Steven Kandouw. Ini terlihat dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran berada di urutan pertama dari 10 program prioritas pembangunan 2018.

Menurut pengamat ekonomi Sulut, Noldy Tuerah, kunci utama menekan angka kemiskinan dan pengangguran adalah pembangunan infrastruktur. Karena dengan infrastruktur tumbuh akan mendongkrang semua sektor lain.

“Ini hasil pengamatan saya selama ini. Yang jadi masalah utama Sulut adalah kurangnya belanja infrastruktur,” bebernya kemarin.

Sebaliknya, belanja pegawai masih cukup tinggi. Menurutnya, yang sehat belanja pegawai yang harus dikurangi. Karena belanja pegawaian cenderung ke pemborosan anggaran. “Dan dampak untuk masyarakat sangat kurang. Jika infrastruktur dioptimalkan, dampak ke masyarakat akan sangat besar. Perputaran ekonomi di Sulut juga akan semakin cepat dan sehat. Sehingga angka pengangguran dan kemiskinan akan cepat menurun,” urainya.

Lanjut Regional Economist Kemenkeu di Sulut ini, memang angka kemiskinan dan pengangguran yang menjadi tantangan pemerintah saat ini. “Karena dari semua asumsi ekonomi makro Sulut yang jadi perhatian khusus adalah kemiskinan dan pengangguran. Soal inflasi dan lainnya Sulut bisa dibilang normal,” ujar Tuerah.

Lanjut mantan Kepala Bappeda Sulut ini, mustahil jika angka kemiskinan dan pengangguran akan berkurang secara signifikan jika infrastruktur tidak digenjot. “Palingan hanya turun 0,2 persen seperti tahun sebelumnya. Saya harap pemerintah prioritaskan kebijakan pembangunan infrastruktur ke depannya,” kunci Tuerah.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan, untuk menuntaskan kemiskinan dan menekan pengangguran perlu kerja gotong royong semua komponen. “Jika semua gotong royong dan semua program diselaraskan maka akan semakin efektif,” katanya saat membuka Rapat Kordinasi Hatinya PKK Sulut di Hotel Gran Puri (25/4).

Mantan Ketua DPRD Sulut ini juga membeber, masih ada 8,2 persen warga miskin di Sulut. “Walaupun ada banyak versi soal kemiskinan. Menurut BPS lain dan Dinsos (Dinas Sosial, Red) lain. Memang berbeda-beda. Tapi intinya kemiskinan harus diseriusi. Dulu variable kemiskinan hanya 14 sekarang sudah menjadi 18. Enam variable di antaranya terkait rumah layak huni. Jadi, jika program layak huni dimaksimalkan saja, maka sudah menghilangkan enam variabel itu,” urainya.

Diketahui, berdasarkan rekapitulasi hasil kesepakatan pra-Murenbang 2017 ada tiga desk atau kategori usulan pembangunan yang datang dari kabupaten/kota. Desk infrastruktur dengan total 227 usulan, yang diterima hanya 119. Desk sosial budaya (sosbud) paling banyak dengan total usulan 924, yang diterima 538. Terakhir, desk ekonomi masuk usulan sebanyak 661, yang diterima 417.

Terkait ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ricky Toemandoek melalui Kabid Sosbud Hendrik Rondonuwu menjelaskan, desk infastruktur meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, konektivitas antar moda, sarana kereta api, energi, lingkungan hidup. Sedangkan desk sosbud meliputi pelestarian keanekaragaman budaya, desa wisata, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, bantuan sosial, dan keagamaan. Desk ekonomi meliputi penanaman modal, pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, pangan, dan pariwisata. “Dalam mempelajari usulan dari kota/kabupaten kami jalani sesuai bidang masing-masing. Dan hasil musrenbang kemarin sudah sesuai pertimbangan Bappeda dan gubernur,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan dari rekapitulasi data usulan pembangunan kabupaten/kota, Sangihe daerah paling banyak memberikan usulan dengan jumlah 265. Sangihe juga daerah yang usulannya paling banyak ditolak yaitu 111. Sangieh juga paling banyak diterima dengan 154 usulan.

Menurut Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe JH Palandung, Sangihe memang mendapatkan perhatian khusus, karena usulan paling banyak sinkron dengan Pemprov Sulut. “Ini tidak lepas dari program Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu membangun dari wilayah pinggiran. Sehingga Sangihe salah satu yang diprioritaskan,” ungkap Palandung.  Dia juga membenarkan ada 111 usulan yang dipending. “Alasannya memang memang tidak sinkron dan sifatnya belum mendesak,” kuncinya. (Tim MP/can)

Sumber : http://manadopostonline.com