HUT Provinsi Se Sulawesi

Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) terdiri atas 6 provinsi yaitu Provinsi Gorontalo didirikan pada tanggal 16 Februari 2001, Provinsi Sulawesi Tengah didirikan pada tanggal 13 April 1964, Provinsi Sulawesi Tenggara didirikan pada tanggal 27 April 1964, Provinsi Sulawesi Barat didirikan pada tanggal 22 September 2004, Provinsi Sulawesi Utara didirikan pada tanggal 23 September 1964, dan Provinsi Sulawesi Selatan didirikan pada tanggal 19 Oktober 1669.

Sebagai bentuk dukungan pada HUT Provinsi se Sulawesi, BKPRS aktif menghadiri kegiatan/program yang dilakukan oleh provinsi terkait dalam rangka Hari Ulang Tahun Provinsi, melakukan kerjasama dengan provinsi terkait dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Provinsi serta menerbitkan ucapan selamat di media cetak utama provinsi yang merayakan Dirgahayu.

You might also like

Pertemuan Regional Pelaku/Petani Rotan Di Sulawesi Evaluasi Kebijakan PERMENDAG No.35/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan

Indonesia diklaim sebagai negara penghasil rotan terbesar di dunia, diperkirakan 85% kebutuhan dunia dipasok dari Indonesia dan sisanya 15% dihasilkan oleh negara lain seperti Philipina, Vietnam dan negara-negara Asia lainnya.

Refleksi Dan Proyeksi BKPRS

Badan Kerjasama Pembangunan Reional Sulawesi (BKPRS) menyelenggarakan pertemuan intern “Refleksi dan Proyeksi BKPRS” yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2015 bertempat di Hotel Aston, Jl Sultan Hasanuddin No.10 Makassar. Pertemuan

Seminar Investasi Temu Bisnis: Penguatan Klaster Komoditas Unggulan Sulawesi

Sebagai wilayah potensial yang memiliki posisi strategis di kawasan timur Indonesia, Pulau Sulawesi saat ini menaglami proses kspektasi perekonomian yang cukup baik dalam pembangunan dan berprospek cerah. Salah satu indicator

BIMBINGAN TEKNIS “Tata cara dan sistem penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”.

Sesuai Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berkewenangan, sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk mencapai hasil yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara

BIMBINGAN TEKNIS “Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010”

Didalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya sesuai indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah,

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply