DIALOG AKHIR TAHUN “Refleksi Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik Daerah”

Otonomi daerah merupakan upaya untuk dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor pelayanan publik di Indonesia. Di samping itu, otonomi daerah diharapkan dapat pula memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha efektif yang mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui optimalisasi pelayanan publik. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: (i) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; (ii) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan (iii) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Realitas pelayanan publik saat ini masih menggambarkan pelayanan yang masih sulit diakses, prosedur yang panjang untuk mengurus perijinan, biaya yang tidak jelas serta adanya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Atas dasar inilah, Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi melaksanakan Dialog Akhir Tahun “Refleksi Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik Daerah” sebagai sebuah langkah awal untuk mengulas pentingnya pelayanan publik dalam era otonomi daerah. kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Minggu, 30 Desember 2012, di Restoran Djuku, Wisma Kalla, Lt. 1 Jl.DR. Sam Ratulangi Makassar.

You might also like

BIMBINGAN TEKNIS “Tata cara dan sistem penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”.

Sesuai Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berkewenangan, sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk mencapai hasil yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara

Orientasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistik, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta.

Refleksi Dan Proyeksi BKPRS

Badan Kerjasama Pembangunan Reional Sulawesi (BKPRS) menyelenggarakan pertemuan intern “Refleksi dan Proyeksi BKPRS” yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2015 bertempat di Hotel Aston, Jl Sultan Hasanuddin No.10 Makassar. Pertemuan

Penerbitan Majalah BKPRS

Untuk menjangkau dan mensosialisasikan program BKPRS secara luas, selain melalui website, maka diterbitkan pula majalah BKPRS dengan judul ”Jendela Sulawesi”. Content majalah tersebut antara lain Editorial, Jendela Utama, Jendela Wawasan,

Mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Koridor IV Sulawesi.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2010-2025 yang dicanangkan oleh Presiden RI tanggal 27 Mei 2011 dengan strategi utama peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi, penguatan konektivitas

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply