DIALOG AKHIR TAHUN “Refleksi Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik Daerah”
Otonomi daerah merupakan upaya untuk dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor pelayanan publik di Indonesia. Di samping itu, otonomi daerah diharapkan dapat pula memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha efektif yang mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui optimalisasi pelayanan publik. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: (i) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; (ii) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan (iii) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan.
Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Realitas pelayanan publik saat ini masih menggambarkan pelayanan yang masih sulit diakses, prosedur yang panjang untuk mengurus perijinan, biaya yang tidak jelas serta adanya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Atas dasar inilah, Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi melaksanakan Dialog Akhir Tahun “Refleksi Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik Daerah” sebagai sebuah langkah awal untuk mengulas pentingnya pelayanan publik dalam era otonomi daerah. kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Minggu, 30 Desember 2012, di Restoran Djuku, Wisma Kalla, Lt. 1 Jl.DR. Sam Ratulangi Makassar.
You might also like
Penerbitan Majalah BKPRS
Untuk menjangkau dan mensosialisasikan program BKPRS secara luas, selain melalui website, maka diterbitkan pula majalah BKPRS dengan judul ”Jendela Sulawesi”. Content majalah tersebut antara lain Editorial, Jendela Utama, Jendela Wawasan,
Seminar Regional Sulawesi Penegakan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan belum adanya satu acuan yang sama dan menjadi pedoman bersama sehingga penindakan yang dilakukan selama ini masih menitikberatkan pada
Majalah Jendela Sulawesi edisi 5 – Tahun 2021 “Pengembangan Pariwisata Terintegrasi di Sulawesi”
Majalah Jendela Sulawesi edisi 5 – Tahun 2021Download disini – https://online.fliphtml5.com/fxrne/avdx/
Mendukung Pengelolaan Teluk Bonde Secara Terpadu dan Berkelanjutan
Kawasan pesisir Teluk Bone memiliki luas 41.837 km2 memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, seperti keberadaan terumbu karang, padang lamun, mangrove, laguna sebagai ekosisitem pesisir utama yang memiliki keterkaitan dan
BIMBINGAN TEKNIS “Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah”
Setiap awal tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!