Periode 2012 - 2016
KICK-OFF WORKSHOP Kajian Diagnosa Pembangunan Sulawesi
Konteks pembangunan Sulawesi, sebagai daerah yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun masih memiliki tantangan untuk membuat pertumbuhan tersebut menjadi inklusif, menjadikan Sulawesi sebagai daerah yang penting untuk dipelajari, baik dalam rangka
DIALOG AKHIR TAHUN “Refleksi Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik Daerah”
Otonomi daerah merupakan upaya untuk dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor pelayanan publik di Indonesia. Di samping itu, otonomi daerah diharapkan dapat pula memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan
Workshop “Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah”
Semakin beragamnya tuntutan dan kebutuhan sebagai konsekuensi dari tugas-tugas yang diemban, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, menjadi keharusan/kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan
Sosialisasi PERPRES Tata Ruang Pulau Sulawesi
Perpres tentang RTR Pulau/Kepulauan dan KSN merupakan rencana rinci dari Rencana Tala Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Muatan rencana rinci diantaranya adalah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur dan
Mendukung Pengelolaan Teluk Bonde Secara Terpadu dan Berkelanjutan
Kawasan pesisir Teluk Bone memiliki luas 41.837 km2 memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, seperti keberadaan terumbu karang, padang lamun, mangrove, laguna sebagai ekosisitem pesisir utama yang memiliki keterkaitan dan
Workshop Aktualisasi KAPET 2014
Sebagai pendekatan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, beberapa tahun lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut KAPET. KAPET merupakan wilayah
BIMBINGAN TEKNIS “Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010”
Didalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya sesuai indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah,
BIMBINGAN TEKNIS “Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah”
Setiap awal tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena
Seminar Regional Sulawesi Penegakan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan belum adanya satu acuan yang sama dan menjadi pedoman bersama sehingga penindakan yang dilakukan selama ini masih menitikberatkan pada
BIMBINGAN TEKNIS “Tata cara dan sistem penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”.
Sesuai Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berkewenangan, sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk mencapai hasil yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara
