BKPRS Musyawarah Sulawesi di Palu

Kerjasama daerah merupakan sarana ideal yang dimaksudkan merekatkan dan memantapkan hubungan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuannya yaitu, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah dan pihak ketiga, serta untuk meningkatkan kapasitas fiscal. Kerjasama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik, terutama diwilayah terpencil , daerah tertinggal, dan wilayah perbatasan antardaerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diatur dalam PP Nomor 50 tahun 2007

                Sebagai lembaga kerjasama yang terbentuk melalui kesepakatan gubernur se Sulawesi pada 19 Oktober 2000 silam, Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) terus berupaya mendorong percepatan pembangunan, antara lain dengan mengoptimalkan potensi sumber daya enam provinsi se Sulawesi , meningkatkan infrastruktur, menyediakan akses pelayanan publik yang lebih terjangkau dan memadai, serta mendorong peningkatan  daya saing perekonomian regional untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi Sulawesi yang berkualitas.

                Untuk itulah BKPRS menyelenggarakan Musyawarah Sulawesi (Pertemuan Gubernur se Sulawesi) VII di Swissbel Hotel Silae, Palu, Sulawesi Tengah (15/12). Musyawarah Sulawesi adalah agenda dua tahunan yang diarahkan untuk mengevaluasi hal-hal yang dipandang urgen terhadap pembangunan Regional Sulawesi. Musyawarah Sulawesi VII tahun 2016 ini bertujuan untuk memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pembina (KDP) BKPRS yang baru untuk periode dua tahun kedepan. Saat ini, jabatan sebagai KDP BKPRS masih dipegang oleh Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, yang secara bersamaan mengakhiri periode kepemimpinannya sebagai Gubernur Sulawesi Barat sejak 14 Desember lalu.

                Tujuan lainnya, yaitu membahas dan menetapkan AD/ART BKPRS serta mendiskusikan dan menetapkan program dan rekomendasi strategis untuk dua tahun kedepan dalam kerangka penguatan kelembagaan dan ekonomi regional Sulawesi. Kita mengharapkan, sejumlah masukan atau inisiasi keenam Gubernur se Sulawesi yang nantinya bisa mendorong BKPRS melakukan penguatan kelembagaan dalam mengakselerasi program-program yang selama ini perlu ditindaklanjuti, “kata sekjend BKPRS Aminuddin Ilmar  di Makassar, selasa (13/12). Ilmar juga mengatakan melalui pertemuan tersebut komitmen kerjasama antar provinsi se Sulawesi bisa terus diperkuat dan berjalan sinergi dan sesuai Visi dan Misi BKPRS.

Gubernur Sulawesi Tengah calon Ketua Dewan Pembina

                Dalam kaitan pergantian kepemimpinan setiap dua tahun sekali di Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi, muncul wacana enam Gubernur se Sulawesi untuk memilih Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola sebagai nahkoda baru BKPRS. Longki relatif diterima semua pihak, terutama Gubernur se Sulawesi. Pertemuan yang bertajuk : “ Penguatan ekonomi daerah melalui kerjasama antardaerah se Sulawesi”, diikuti sejumlah peserta yaitu ketua DPRD Provinsi se Sulawesi, kepala SKPD terkait se Sulawesi, bupati/walikota se Sulawesi. Kegiatan ini dilaksanakan BKPRS bekerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini menghadirkan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Reydonnyzar Moenek M Devt M sebagai narasumber. (Humas BKPRS)