
BKPRS Musyawarah Sulawesi di Palu
Kerjasama daerah merupakan sarana ideal yang dimaksudkan merekatkan dan memantapkan hubungan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuannya yaitu, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah dan pihak ketiga, serta untuk meningkatkan kapasitas fiscal. Kerjasama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik, terutama diwilayah terpencil , daerah tertinggal, dan wilayah perbatasan antardaerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diatur dalam PP Nomor 50 tahun 2007
Sebagai lembaga kerjasama yang terbentuk melalui kesepakatan gubernur se Sulawesi pada 19 Oktober 2000 silam, Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) terus berupaya mendorong percepatan pembangunan, antara lain dengan mengoptimalkan potensi sumber daya enam provinsi se Sulawesi , meningkatkan infrastruktur, menyediakan akses pelayanan publik yang lebih terjangkau dan memadai, serta mendorong peningkatan daya saing perekonomian regional untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi Sulawesi yang berkualitas.
Untuk itulah BKPRS menyelenggarakan Musyawarah Sulawesi (Pertemuan Gubernur se Sulawesi) VII di Swissbel Hotel Silae, Palu, Sulawesi Tengah (15/12). Musyawarah Sulawesi adalah agenda dua tahunan yang diarahkan untuk mengevaluasi hal-hal yang dipandang urgen terhadap pembangunan Regional Sulawesi. Musyawarah Sulawesi VII tahun 2016 ini bertujuan untuk memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pembina (KDP) BKPRS yang baru untuk periode dua tahun kedepan. Saat ini, jabatan sebagai KDP BKPRS masih dipegang oleh Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, yang secara bersamaan mengakhiri periode kepemimpinannya sebagai Gubernur Sulawesi Barat sejak 14 Desember lalu.
Tujuan lainnya, yaitu membahas dan menetapkan AD/ART BKPRS serta mendiskusikan dan menetapkan program dan rekomendasi strategis untuk dua tahun kedepan dalam kerangka penguatan kelembagaan dan ekonomi regional Sulawesi. Kita mengharapkan, sejumlah masukan atau inisiasi keenam Gubernur se Sulawesi yang nantinya bisa mendorong BKPRS melakukan penguatan kelembagaan dalam mengakselerasi program-program yang selama ini perlu ditindaklanjuti, “kata sekjend BKPRS Aminuddin Ilmar di Makassar, selasa (13/12). Ilmar juga mengatakan melalui pertemuan tersebut komitmen kerjasama antar provinsi se Sulawesi bisa terus diperkuat dan berjalan sinergi dan sesuai Visi dan Misi BKPRS.
Gubernur Sulawesi Tengah calon Ketua Dewan Pembina
Dalam kaitan pergantian kepemimpinan setiap dua tahun sekali di Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi, muncul wacana enam Gubernur se Sulawesi untuk memilih Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola sebagai nahkoda baru BKPRS. Longki relatif diterima semua pihak, terutama Gubernur se Sulawesi. Pertemuan yang bertajuk : “ Penguatan ekonomi daerah melalui kerjasama antardaerah se Sulawesi”, diikuti sejumlah peserta yaitu ketua DPRD Provinsi se Sulawesi, kepala SKPD terkait se Sulawesi, bupati/walikota se Sulawesi. Kegiatan ini dilaksanakan BKPRS bekerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini menghadirkan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Reydonnyzar Moenek M Devt M sebagai narasumber. (Humas BKPRS)
You might also like
Gorontalo Bersiap Sambut Visit Sulawesi 2020
RadarGorontalo.com – Pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sampai tahun 2019 mencapai 20 juta wisatawan, dengan pemasukan devisa sebesar 155 triliun rupiah atau 4 persen dari PDRB. Dari angka tersebut, jumlah
BKPRS Mendorong Sulawesi sebagai Penyangga Pangan Nasional Melalui Seminar Regional
Sumber foto : BKPRS Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) gencar mendorong terlaksananya program pembangunan di wilayah Sulawesi melalui ajang diskusi ilmiah. Bertempat di Hotel The Rinra, Jalan HM Daeng
BKPR telah melaksanakan Webinar Regional Sulawesi “Penerapan Sistem Merit Berdasar Manajemen Talenta SDM”
Sistem merit menurut konsepsi disiplin ilmu merupakan suatu sistem manajemen kepegawaian yang menekankan pertimbangan dasar kompetensi bagi calon yang akan diangkat, ditempatkan, dipromosikan, dan dipensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BKPRS akan melaksanakan Webinar Regional Sulawesi “Pemerataan Pengembangan Infrastruktur dan Penguatan Konektivitas Antarmoda Transportasi untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi di Sulawesi”
Pandemi Covid-19 yang melanda bangsa Indonesia memiliki dampak yang cukup luar biasa terhadap sendi-sendi kehidupan baik sosial, budaya dan tentu saja perekonomian masyarakat. Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai upaya dalam
BKPRS bertemu dengan Konsulat Australia di Makassar
Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) telah melaksanakan pertemuan (18/01) dengan Consul General Australia dan Vice Consul yang dihadiri oleh sekretaris Jenderal BKPRS, Para direktur dan staf di Wisma Kalla
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!