July 8, 2019 1288 Views

BKPRS akan mengadakan rapat persiapan Sulawesi Infrastructure and Investment Forum di Hotel Remcy Makassar, tanggal 11 Juli 2019 dengan tema “Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastuktur di Sulawesi”

Pemerataan pembangunan merupakan sebuah langkah yang cukup besar untuk menuju pemerataan ekonomi. Dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik, sebuah daerah maupun negara dapat menghidupi dirinya sendiri. Setelah tercapainya infrastruktur yang baik, maka semua akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses ekonomi di dalamnya.

Dengan terbukanya kesempatan seperti ini melalui pembangunan infrastruktur Indonesia, maka akan semakin banyak juga investor yang ikut serta memajukan daerah tersebut dan membuat Indonesia semakin mencapai apa yang telah dicita-citakan selama ini.

Pemerintah telah berkomitmen mengembangkan infrastruktur di sejumlah daerah termasuk di Pulau Sulawesi. Dalam Penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Se-Sulawesi Tahun 2019, Menteri PPN/Kepala Bappenas menekankan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas menjadi kunci kemajuan wilayah Sulawesi. Sebagai gambaran, data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Tabel Interregional Input Output (IRIO) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sangat krusial untuk mendukung konektivitas dan lintas atau transaksi barang antardaerah dan antarprovinsi. “Kegiatan ekonomi di suatu wilayah selain memberi dampak pengganda bagi wilayah yang bersangkutan juga memberi dampak ke wilayah lain (spill-over effect) melalui keterkaitan perdagangan antarwilayah.

Sumber pertumbuhan ekonomi provinsi di Sulawesi secara umum adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan besar dan eceran. Khusus untuk Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, sektor pertambangan dan penggalian merupakan sumber pertumbuhan yang paling utama. Kontribusi Wilayah Sulawesi terhadap nasional selama 2014–2018 terus meningkat, dengan rata-rata 5,99 persen. Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi penyumbang perekonomian terbesar di Wilayah Sulawesi dengan kontribusi hampir 50 persen.

Pemerintah akan menerapkan lima langkah guna mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia agar layanan dan daya saing sektor ini terus meningkat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, lima strategi itu adalah kerangka hukum dan perundangan yang kondusif, inovasi pembiayaan dan pendanaan pembangunan infrastruktur, kepemimpinan yang kuat, koordinasi antar lembaga yang solid, serta penerapan hasil penelitian dan teknologi terbaru.

Menteri PUPR menekankan bahwa faktor pertama dalam akselerasi pembangunan infrastruktur adalah soal pengadaan tanah, karena selama ini masalah pembebasan lahan menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Namun, kata dia, masalah pembebasan lahan sedikit bisa diatasi berkat adanya UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan itu juga semakin dikuatkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengharuskan Menteri/Kepala lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota mempermudah proses perizinan dan non-perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PSN sesuai dengan kewenangannya.

Sementara dari sisi faktor lain, yakni soal pendanaan, pemerintah melalui Kementerian PUPR membuka kesempatan seluas-luasnya bagi swasta untuk masuk ke proyek yang dilelang. Pemerintah juga membuka kesempatan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal ini mengingat kemampuan pemerintah sangat terbatas dalam pembiayaan infrastruktur. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk kebutuhan infrastruktur hingga tahun 2019, yakni sebesar Rp4.796 triliun. Dari jumlah itu, sebesar Rp1.978,6 triliun atau 41,3 persen berasal dari APBN dan APBD, sebesar Rp1.066,2 triliun atau 22,2 persen dari BUMN, dan sebesar Rp1.751, 5 triliun atau 36,5 persen berasal dari swasta dengan berbagai skema pendanaan. Selain memberikan kemudahan dalam investasi, pemerintah juga memberikan dukungan dan jaminan seperti dana talangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), “Availability Payment”, “Viability Gap Fund”, serta penugasan langsung kepada BUMN, dan baru alternatif terakhir menggunakan APBN.

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di Sulawesi, maka Badan Kerjasama Regional Sulawesi (BKPRS) merencanakan pertemuan dengan pihak investor asing dari Cina melalui Sulawesi Infrastructure and Investment Forum. Untuk itu, demi kelancaran kegiatan Forum Infrastruktur dan Investasi tersebut akan dilaksankan rapat/pertemuan membahas persiapan kegiatan Sulawesi Infrastructure and Investment Forum.

Tujuan

Menghimpun masukan dari Bappeda dan Dinas PU/Bina Marga Provinsi se Sulawesi terkait pelaksanaan kegiatan Forum Infrastruktur dan Investasi.
Agar terwujudnya keterpaduan dan sinergi dalam pelaksanaan Forum Infrastruktur dan Investasi.

Adapun sasaran undangan pada kegiatan ini adalah: