BKPRS akan melaksanakan Webinar Regional Sulawesi “Pemerataan Pengembangan Infrastruktur dan Penguatan Konektivitas Antarmoda Transportasi untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi di Sulawesi”

Pandemi Covid-19 yang melanda bangsa Indonesia memiliki dampak yang cukup luar biasa terhadap sendi-sendi kehidupan baik sosial, budaya dan tentu saja perekonomian masyarakat. Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai upaya dalam memerangi wabah nasional ini guna melindungi kesehatan rakyat, namun disisi lain dampak terhadap perekonomian juga menjadi bagian penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Alokasi anggaran pemerintah banyak tersedot guna menfokuskan penanganan pandemi Covid-19 tersebut. Berbagai proyek infrastruktur mengalami refocusing anggaran untuk dialihkan pada penanganan dampak pandemi Covid-19. Perlambatan pembangunan infrastruktur nasional tersebut mengakibatkan daya saing infrastruktur nasional megalami penurunan setelah tahun-tahun sebelumnya megalami trend positif yang terus meningkat setiap tahunnya.

Pemerintah memiliki kewajiban dalam menyediakan layanan kebutuhan dasar bagi rakyatnya salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang akan menjadi faktor perdorong pertumbuhan sektor lainnya, namun keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat bagi Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur tersebut. Potensi pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat tinggi sesuai dengan prioritas pembangunan strategi nasional yang telah dicanangkan Pemerintah Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah barat dan timur serta meningkatkan aksesibilitas bagi produk-produk unggulan dari seluruh penjuru wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kementerian Perhubungan juga tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi dengan konsep Indonesia sentris, yaitu tidak hanya di Jawa, tetapi ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, akan mewujudkan konektivitas antarwilayah yang dapat menyatukan masyarakat Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memaparkan capaian kinerja sektor perhubungan 2021 dan rencana kerja (outlook) 2022, pada acara Jumpa Pers Akhir Tahun 2021, di Jakarta, Selasa (21/12).

Dengan adanya konektivtas antarwilayah yang baik, mobilitas manusia maupun distribusi barang kian cepat dan lancar. Sehingga, dapat tumbuh sentra-sentra ekonomi baru di berbagai bidang, di berbagai daerah. Keberadaan infrastruktur transportasi juga dapat menyerap tenaga kerja, serta memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, beberapa tantangan yang dihadapi pada tahun 2021, diantaranya :

1. Adanya pandemi Covid-19, pemerintah terus berupaya mengendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia, sehingga aktivitas sosial dan ekonomi bisa berjalan lebih baik.
2. Bagaimana meningkatkan indeks logistik nasional. Sejumlah upaya telah dilakukan, diantaranya yaitu: mengoptimalkan tol laut, membangun sejumlah pelabuhan misalnya: Pelabuhan Patimban, digitalisasi pelayanan kepelabuhanan,dan lain sebagainya.
3. Perubahan iklim.

Pulau Sulawesi merupakan wilayah daratan yang padu dan memiliki garis pantai yang terpanjang, serta terdapat banyak pulau kecil di sekitarnya. Sebagai contoh, Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari sekitar 180 pulau-pulau kecil yang diapit ALKI 2 dan ALKI 3 dengan penduduk 2.621.923 jiwa (BPS, 2020). Hal-hal tersebut telah memperlihatkan berbagai kegiatan sektoral yang lebih luas dan menjadikan sektor transportasi memegang peranan penting terhadap pengembangan dan pertumbuhan sektor sektor lain.

Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan sebagai hub dan pintu utama kawasan timur untuk jalur perdagangan internasional sekaligus berperan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Selain itu, wilayah Sulawesi juga diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mendorong pemerataan pembangunan melalui transformasi perekonomian wilayah berbasis komoditas unggulan, pengembangan pariwisata serta diversifikasi kegiatan ekonomi lainnya. Pengembangan hilirisasi komoditas-komoditas unggulan seperti padi, jagung, kakao, kopi, kelapa sawit, dan kelapa untuk sektor pertanian dan perkebunan; sektor peternakan sapi; hasil hutan berupa rotan; hasil perikanan tangkap dan budi daya; serta sumber daya alam di sektor pertambangan seperti aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi terus dilakukan untuk mendorong peningkatan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Sulawesi.

Pulau Sulawesi masih menjadi penopang pertumbuhan di Kawasan Indonesia Timur dengan didorong oleh investasi untuk hilirisasi sumber daya alam, peningkatan konektivitas sentra industri, dan sebagai pusat perdagangan Kawasan Timur Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sulawesi pada 2022 diproyeksikan mencapai 6,77–7,70 persen. Selanjutnya, TPT diproyeksikan menurun pada kisaran 4,3–5,1 persen. Mulai beroperasinya KI/KEK Palu, operasionalisasi smelter baru, dan peningkatan harga komoditas baja dan besi beserta produk turunannya merupakan faktor yang mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran. Selain dari aktivitas kegiatan ekonomi, perbaikan data dan perluasan cakupan registrasi sosial ekonomi untuk targeting program-program perlindungan sosial diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,58 persen.

Untuk tahun 2022 berdasarkan Permen PPN Nomor 2 Tahun 2021 terdapat beberapa langkah dalam strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Sulawesi, diantaranya :

1. Memperkuat pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan mempercepat realisasi investasi serta optimalisasi peran kawasan industri KEK/KI Palu dan KEK Bitung, serta kawasan pariwisata unggulan DPP Manado-Likupang (KEK Likupang), DPP Wakatobi, dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Selayar-Makassar dan sekitarnya.
2. Meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan untuk mendukung pengembangan sektor industri dan pariwisata, termasuk Wilayah Metropolitan Makassar dan Wilayah Metropolitan Manado. Pengembangan difokuskan pada transportasi massal, drainase perkotaan, akses energi, perumahan, ketersediaan air minum yang bersih dan sanitasi yang baik, pengelolaan persampahan, dan disertai pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya untuk mencegah urban sprawl.
3. Mempercepat pengembangan infrastruktur penghubung antarwilayah yang meliputi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan keterkaitan kawasan strategis dengan kawasan penyangganya, serta infrastruktur laut dan udara yang dapat menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di Sulawesi dengan wilayah lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) sebuah badan yang didirikan oleh Para Gubernur se Sulawesimemandang perlu melaksanakan Webinar mengenai Pemerataan Pengembangan Infrastruktur dan Penguatan Konektivitas Antarmoda Transportasi Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi di Sulawesi.

1. Tujuan

Adapun tujuan dari Webinar ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan kebijakan umum pemerintah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur  di Indonesia dan khususnya di Pulau Sulawesi.
   1. Untuk mengetahui strategi pembangunan dan pengembangan infrastruktur di wilayah Sulawesi dalam rangka penguatan konektifitas antarmoda transportasi.
   2. Untuk mengetahuikebijakan dan strategi percepatan pengembangan sistem transportasi multimoda di Sulawesi guna menunjang pembangunan sektor-sektor ekonomi sehingga menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.
   3. Mengetahui strategi pembangunan infrastruktur di Pulau Sulawesi guna terwujudnya keterpaduan dan sinergi dalam pelaksanaan.

2. Sasaran Peserta

Adapun sasaran peseta pada pertemuan ini adalah:

1. Kepala Bappeda/BappelitbangdaProvinsi/Kabupaten/Kota se Sulawesi
   1. Kepala Dinas PU/Tata Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota se Sulawesi
   2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota se Sulawesi
   3. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota se Sulawesi