BIMBINGAN TEKNIS TINGKAT II Sistem dan Metode Pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Serta Menyongsong Pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2004 pasal 20 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memantau pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tidaklanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semesteran.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan berlakunya undang-undang Aparatur Sipil Negara, yang mana diketahui bahwa DPR juga akhirnya mengesahkan rancanagan UU ASN menjadi UU pada sidang Pripurna tanggal 19 Desember 2013. Substansi yag terkandung dalam UU ASN ini, antara lain:pertama, terkait system karir terbuka, dimana seorang PNS dari substansi lain dapat menajukan pejabat di instansi laiannnya. Kedua, terkait keberadaan pegawai honorer pasca ditetapkannya UU ASN maka tidak dapat diangkat/ditetapkan menjadi PNS. Ketiga, Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu mengikuti wajib militer untuk menumbuhkan nasionalisme dan kecintaan terhadap Negara, termasuk untuk meningkatkan profesionalisme. Keempat, UU ASN harus mendorong ke arah reformasi birokrasi dengan memberlakukan system merit (system berdasarkan prestasi) bukan system berdasarkan senioritas yang sesuai dengan semangat otonomi daerah ataupun reformasi sekarang ini. Kelima, pejabat yang terindikasi “nakal” langsung disekolahkan atau dispusdiklatkan yang pelaksanaannya tidak ditengah-tengah kota. Keenam, baik aparatur sipil maupun militer dalam menghadapi peradilan, tidak ada keistimewaan-keistimewaan sehubungan dengan status sebelumnya.

Bimbingan teknis ini dilaksanakan pada tanggal 11- 14 Februari 2014, bertempat di Hotel Ibis Yogyakarta, Peserta sebanyak 34 orang dari Aparat Sekretariat Dewan (DPRD) Provinsi. Kegiatan ini bekerjasama dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat.