BIMBINGAN TEKNIS TINGKAT II Sistem dan Metode Pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Serta Menyongsong Pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2004 pasal 20 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memantau pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tidaklanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semesteran.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan berlakunya undang-undang Aparatur Sipil Negara, yang mana diketahui bahwa DPR juga akhirnya mengesahkan rancanagan UU ASN menjadi UU pada sidang Pripurna tanggal 19 Desember 2013. Substansi yag terkandung dalam UU ASN ini, antara lain:pertama, terkait system karir terbuka, dimana seorang PNS dari substansi lain dapat menajukan pejabat di instansi laiannnya. Kedua, terkait keberadaan pegawai honorer pasca ditetapkannya UU ASN maka tidak dapat diangkat/ditetapkan menjadi PNS. Ketiga, Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu mengikuti wajib militer untuk menumbuhkan nasionalisme dan kecintaan terhadap Negara, termasuk untuk meningkatkan profesionalisme. Keempat, UU ASN harus mendorong ke arah reformasi birokrasi dengan memberlakukan system merit (system berdasarkan prestasi) bukan system berdasarkan senioritas yang sesuai dengan semangat otonomi daerah ataupun reformasi sekarang ini. Kelima, pejabat yang terindikasi “nakal” langsung disekolahkan atau dispusdiklatkan yang pelaksanaannya tidak ditengah-tengah kota. Keenam, baik aparatur sipil maupun militer dalam menghadapi peradilan, tidak ada keistimewaan-keistimewaan sehubungan dengan status sebelumnya.

Bimbingan teknis ini dilaksanakan pada tanggal 11- 14 Februari 2014, bertempat di Hotel Ibis Yogyakarta, Peserta sebanyak 34 orang dari Aparat Sekretariat Dewan (DPRD) Provinsi. Kegiatan ini bekerjasama dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

You might also like

Pelatihan Jurnalistik Regional Sulawesi

Pelatihan Jurnalistik Regional Sulawesi dengan tema “Menulis Bagian Dari Transformasi Gagasan” adalah kegiatan yang dilaksanakan Badan kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi untuk member kesempatan kepada karyawan BKPRS, Tim Redaksi Jendela Sulawesi,

Sosialisasi PERPRES Tata Ruang Pulau Sulawesi

Perpres tentang RTR Pulau/Kepulauan dan KSN merupakan rencana rinci dari Rencana Tala Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Muatan rencana rinci diantaranya adalah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur dan

Orientasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi

BIMBINGAN TEKNIS “Tata cara dan sistem penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”.

Sesuai Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berkewenangan, sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk mencapai hasil yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara

Mendukung Pengelolaan Teluk Bonde Secara Terpadu dan Berkelanjutan

Kawasan pesisir Teluk Bone memiliki luas 41.837 km2 memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, seperti keberadaan terumbu karang, padang lamun, mangrove, laguna sebagai ekosisitem pesisir utama yang memiliki keterkaitan dan

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply