BIMBINGAN TEKNIS “Tata cara dan sistem penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”.

Sesuai Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berkewenangan, sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk mencapai hasil yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas kepemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai asas umum penyelenggaraan Negara. Salah satu dokumen pemerintahan yang diperlukan dan dibutuhkan untuk mendukung hal tersebut adalah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang disingkat LAKIP.

Tujuan dari Bimbingan teknis ini untuk memahamitata cara dan system serta indikator-indikator yang digunakan dalam penyusunan dokumen LAKIP, mengkaji dan mengetahui lebih jauh pemaknaan serta mengaktualisasi indikator-indikator yang digunakan terkait dengan penyusunan dokumen LAKIP.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Februari 2014, bertempat di Hotel Salak The Heritage, Jalan Ir. Haji Juanda No.8, Bogor. Bertindak sebagai pelaksana kegiatan Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Peserta sebanyak 36 orang dari SKPD lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Barat.

You might also like

Pertemuan Regional Pelaku/Petani Rotan Di Sulawesi Evaluasi Kebijakan PERMENDAG No.35/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan

Indonesia diklaim sebagai negara penghasil rotan terbesar di dunia, diperkirakan 85% kebutuhan dunia dipasok dari Indonesia dan sisanya 15% dihasilkan oleh negara lain seperti Philipina, Vietnam dan negara-negara Asia lainnya.

Selawesi Expo 2013

Sulawesi Expo tahun 2013 setelah mengalami perubahan jadwal, maka dilaksanakan pada tanggal 2-7 Juni 2013 bertempat di Urumqi dan Beijing, Cina dengan nama “Sulawesi Trade, Tourism and Investment Expo” yang

Pengembangan Kantor Sekretariat BKPRS

Sebuah lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu ditunjang dengan kantor yang representatif. Sejak didirikan tahun 2000 hingga saat ini, BKPRS belum memiliki gedung permanen. Tahun 2000 hingga tahun 2010,

Workshop Aktualisasi KAPET 2014

Sebagai pendekatan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, beberapa tahun lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut KAPET. KAPET merupakan wilayah

Refleksi Dan Proyeksi BKPRS

Badan Kerjasama Pembangunan Reional Sulawesi (BKPRS) menyelenggarakan pertemuan intern “Refleksi dan Proyeksi BKPRS” yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2015 bertempat di Hotel Aston, Jl Sultan Hasanuddin No.10 Makassar. Pertemuan

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply