BIMBINGAN TEKNIS “Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah”

Setiap awal tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Keuangan menerapkan sistem reward and punishment terhadap pemerintah daerah. Terdapat tiga macam kriteria dalam sistem tersebut yaitu daerah telah melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan baik, daerah menetapkan APBD dengan tepat waktu dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah agar dapat menyusun laporan keuangan dengan baik. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu kriteria dalam sistem reward and punishment yang diterapkan Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah. Kesimpulannya, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang dapat menunjukkan kondisi sebenarnya.

Berdasarkan uraian diatas, Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Bimbingan Teknis “Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah” pada tanggal 19-21 Desember 2013 bertempat di Hotel Inna Simpang, Surabaya. Kegiatan tersebut diikuti oleh 24 orang peserta yang berasa; dari SKPD lingkup provinsi Sulawesi Barat, dengan narasumber terdiri Ketua DPRD Sulawesi Barat, Ditjen Perimbangan keuangan Kementerian keuangan RI, BPKP Perwakilan Jawa Timur dan Akademisi.

Hasil pertemuan tersebut antara lain : (a) Pengelolaan keuangan daerah meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan, (b) Pengelolaan keuangan daerah di era reformasi berbasis anggaran kinerja, pembukuan ganda (akuntansi), pengelolaan keuangan desentralistik (otonomi), (c) ,(d) Dengan adanya fungsi pengawasan DPRD yang dibarengi dengan sejumlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, maka DPRD mempunyai posisi dan peranan yang strategis untuk mencegah terjadinya praktek korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

You might also like

Majalah Jendela Sulawesi Edisi 1 – Tahun 2021 “Sulawesi Bersatu Lawan Covid-19

Majalah Jendela Sulawesi Edisi 1 – Tahun 2021Download disini – https://online.fliphtml5.com/fxrne/ckix/

Seminar Investasi Temu Bisnis: Penguatan Klaster Komoditas Unggulan Sulawesi

Sebagai wilayah potensial yang memiliki posisi strategis di kawasan timur Indonesia, Pulau Sulawesi saat ini menaglami proses kspektasi perekonomian yang cukup baik dalam pembangunan dan berprospek cerah. Salah satu indicator

Majalah Jendela Sulawesi Edisi 2 – Tahun 2021 “Pemulihan Ekonomi di Sulawesi”

Majalah Jendela Sulawesi Edisi 2 – Tahun 2021Download disini – https://online.fliphtml5.com/fxrne/wzgx/

Workshop Aktualisasi KAPET 2014

Sebagai pendekatan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, beberapa tahun lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut KAPET. KAPET merupakan wilayah

Temu Kaji Training Web BKPRS

Badan Kerjasama Pembangunan Reional Sulawesi (BKPRS) menyelenggarakan Temu Kaji Training Web BKPRS yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 bertempat di New Shogun Restaurant LT.2 Jl. Penghibur No.2 Makassar Melalui

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply