BIMBINGAN TEKNIS “Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah”

Setiap awal tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Keuangan menerapkan sistem reward and punishment terhadap pemerintah daerah. Terdapat tiga macam kriteria dalam sistem tersebut yaitu daerah telah melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan baik, daerah menetapkan APBD dengan tepat waktu dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah agar dapat menyusun laporan keuangan dengan baik. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu kriteria dalam sistem reward and punishment yang diterapkan Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah. Kesimpulannya, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang dapat menunjukkan kondisi sebenarnya.

Berdasarkan uraian diatas, Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Bimbingan Teknis “Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah” pada tanggal 19-21 Desember 2013 bertempat di Hotel Inna Simpang, Surabaya. Kegiatan tersebut diikuti oleh 24 orang peserta yang berasa; dari SKPD lingkup provinsi Sulawesi Barat, dengan narasumber terdiri Ketua DPRD Sulawesi Barat, Ditjen Perimbangan keuangan Kementerian keuangan RI, BPKP Perwakilan Jawa Timur dan Akademisi.

Hasil pertemuan tersebut antara lain : (a) Pengelolaan keuangan daerah meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan, (b) Pengelolaan keuangan daerah di era reformasi berbasis anggaran kinerja, pembukuan ganda (akuntansi), pengelolaan keuangan desentralistik (otonomi), (c) ,(d) Dengan adanya fungsi pengawasan DPRD yang dibarengi dengan sejumlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, maka DPRD mempunyai posisi dan peranan yang strategis untuk mencegah terjadinya praktek korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

You might also like

Majalah Jendela Sulawesi edisi 5 – Tahun 2021 “Pengembangan Pariwisata Terintegrasi di Sulawesi”

Majalah Jendela Sulawesi edisi 5 – Tahun 2021Download disini – https://online.fliphtml5.com/fxrne/avdx/

Workshop Aktualisasi KAPET 2014

Sebagai pendekatan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, beberapa tahun lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut KAPET. KAPET merupakan wilayah

Pertemuan Regional Pelaku/Petani Rotan Di Sulawesi Evaluasi Kebijakan PERMENDAG No.35/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan

Indonesia diklaim sebagai negara penghasil rotan terbesar di dunia, diperkirakan 85% kebutuhan dunia dipasok dari Indonesia dan sisanya 15% dihasilkan oleh negara lain seperti Philipina, Vietnam dan negara-negara Asia lainnya.

BIMBINGAN TEKNIS “Tata cara dan sistem penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”.

Sesuai Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berkewenangan, sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk mencapai hasil yang optimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara

Sosialisasi Sail Tomini Dan Festival Boalemo 2015 Dan FGD Integrasi Promosi Pariwisata Se Sulawesi Dalam Mewujudkan Visit Sulawesi 2020

Potensi pariwisata di Indonesia sangatlah besar, membentang dari Propinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai Propinsi Papua dengan segala keanekaragaman obyek pariwisata, berbagai seni budaya yang menawan dan ketersediaan sarana dan prasarana

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply