BIMBINGAN TEKNIS “Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010”

Didalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya sesuai indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan : (a) Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yg dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan; (b) Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program; (c) Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran; (d) Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya dan keuangan public; (e) Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan, sesuai RPJMD sehingga tercapai efektifitas perencanaan.

Oleh karenanya BKPRS bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Bimbingan Teknis “Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010” tanggal 28-30 November 2013 di Fave Hotel By Pass, Kuta, Bali yang diikuti oleh 57 orang peserta dari Aparatur SKPD se Provinsi Sulawesi Barat dengan Narasumber dari Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI, BAPPENAS dan praktisi perencanaan.

Bimbingan teknis tersebut bertujuan : (a) Memahami dan mendalami secara komprehensif sistem dan mekanisme penyusunan program perencanaan di sebuah daerah, (b) Memahami sistem pengukuran dan indikator-indikator yang digunakan dalam penyusunan program perencanaan, (c) Memahami sinergitas lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan.

Hasil pertemuan tersebut antara lain : (a) perencanaan penting dilakukan untuk mengoreksi kegagalan pasar, sumberdaya terbatas keinginan banyak, sebagai basis pemantauan dan evaluasi (b) Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari manajemen berbasis kinerja berorientasi pada hasil, bukan masukan, (c) Sinergi antara pemerintah (pusat & daerah), universitas, dan dunia usaha meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pembangunan yang terbatas ,(d) Bimbingan teknis merupakan momen yang tepat sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia sebagai akselerasi pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan good governance.