2018, Sulut Masih Fokus Sektor Pariwisata

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa tahun depan akan fokus pada sektor pariwisata yang saat ini memang sedang menggeliat guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Bumi Nyiur Melambai.

“Setelah melihat outlook perekonomian yang disampaikan BI Sulut sangat patut diapresiasi. Dan momentum yang akan kita manfaatkan di 2018 adalah sektor pariwisata,” tutur Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Steven Kandouw di sela acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Sulawesi Utara dengan tema ‘Memperkuat Momentum’, di Kota Manado.

Pasalnya, kondisi sektor pariwisata di Sulut saat ini sedang mengalami geliat pertumbuhan yang menggembirakan dan telah mampu memberikan sumbangan kepada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang signifikan.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara juga menyebutkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Sulut selama Januari – September 2017 telah mencapai 57.042 orang, melonjak signifikan hingga dua kali lipat dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya 28.371 orang.

“Kalau sektor pariwisata ini dikelola dengan baik dan profesional maka akan sangat membantu perekonomian di Sulawesi Utara,” ujarnya.

Pemprov Sulut kini juga terus mematangkan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara yang diharapkan dapat mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan di Bumi Nyiur Melambai.

Likupang memiliki sejumlah objek wisata yang potensial untuk dikembangkan, antara lain Pantai Paal, Pantai Pulisan, Pulau Gangga, dan Pulau Lihaga. Lokasi ini layak dikembangkan sebagai alternatif lain dari Taman Nasional Bunaken yang sudah lebih dahulu popular.

Pemprov Sulut menilai diversifikasi destinasi wisata sangat diperlukan untuk menggenjot sektor pariwisata yang kini memang diandalkan Sulut.

KENDALA

Namun demikian, guna mendukung upaya meningkatkan pariwisata tersebut, Steven mengakui bahwa saat ini masih terkendala sejumlah regulasi maupun persoalan infrastruktur.

“Harus diakui masih terdapat kendala, seperti yang berkaitan dengan pengelolaan bandara Sam Ratulangi Manado, baik kendala secara regulasi maupun kondisi fisik infrstrukturnya,” ungkapnya.

Secara fisik, kata dia, kondisi bandara Sam Ratulangi diakui saat ini dinilai sudah tidak representatif. “Seperti misalnya kondisi apron yang sudah tidak muat, fasilitas bandara yang kurang up-to-date,’ ujarnya.

Menurutnya belum adanya perubahan signifikan pada kondisi bandara tersebut lantaran saat ini PT Angkasa Pura I sebagai pengelola bandara Sam Ratulangi masih menggunakan pendekatan bisnis.

“Kendala lainnya juga regulasi pemerintah pusat yang ternyata antar departemen tidak sinkron. Seperti upaya Kemenpar mendatangkan turis sebanyak mungkin, ternyata tidak didukung oleh stakeholder lain, misalnya melihat kondisi harga avtur dari Pertamina yang masih mahal,” terangnya.

Padahal, kata dia, avtur merupakan komponen penting dalam bisnis penerbangan, karena dapat berpengaruh pada harga tiket antara 30%-35%. “Dan avtur di Sam Ratulangi ini paling mahal di Indonesia,” ujarnya.

Akibatnya, kata dia, banyak maskapai penerbangan, terutama yang low cost carier tidak banyak yang masuk Sam Ratulangi, karena biaya operasionalnya tinggi.

“Padahal kita prediksikan tahun 2018 kunjungan wisatawan ke sini bisa tembus 200 ribu orang,” ujarnya. Bahkan pihaknya mengkalim saat ini terdapat dua maskapai penerbangan yang ingin menambah direct flight terpaksa di pending karena persoalan bandara tersebut.

Sumber : http://kabar24.bisnis.com/